Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, ASN Sidoarjo Ikuti Bimtek Pelayanan Informasi Prima

Sidoarjo, Kharismanews.id – Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) ASN Kabupaten Sidoarjo ditingkatkan. Mereka dilatih public speaking untuk dapat memberikan pelayanan publik yang prima. Ketrampilan berkomunikasi secara lisan itu diberikan dalam Bimbingan Teknis/Bimtek Pelayanan Informasi Prima tahun 2024 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo di kantor BKD Sidoarjo selama dua hari, Selasa dan Rabu, (8-9/10). Tidak hanya itu, para ASN diberbagai OPD Sidoarjo tersebut juga dilatih pemanfaatan teknologi dalam komunikasi krisis. Ada 60 orang pegawai pelayanan publik yang menjadi pesertanya. Tenaga Ahli Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, H. Erry Farid S.Sos, MSi dihadirkan untuk membagikan ilmunya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Noer Rochmawati mengatakan pelayanan publik adalah elemen penting dalam pemerintahan. Pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penerapan pelayanan prima menjadi sebuah keharusan bagi instansi pemerintah. Dengan begitu lanjut Noer Rochmawati, kebutuhan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima dapat terpenuhi.

“Lewat Bimtek ini diharapkan akan meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang optimal dan sesuai dengan standar pelayanan prima,”ucapnya.

Disampaikannya bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel semakin meningkat. Masyarakat menuntut adanya pelayanan yang responsif dan efisien diera digital saat ini. Untuk memenuhi semua itu ujar Noer Rochmawati, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik harus dilakukan lebih optimal. Oleh karenanya melalui peningkatan kompetensi seperti ini diharapkannya pelayanan publik yang prima dan berbasis teknologi dapat terwujud secara efektif.

“Penerapan pelayanan prima menjadi sebuah keharusan untuk menjamin bahwa pelayanan publik yang diberikan pemerintah sesuai dengan harapan masyarakat,”sampainya. (Sund/git)