Kabupaten Sidoarjo Terpilih Sebagai Role Model Implementasi SSK

Sidoarjo, Kharismanews.id – Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi SH mendatangani berita Acara Dukungan Kepala Daerah dalam rangka Implemantasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, Rabu 26/07/2023. Penandatanganan dilakukan di ruang Delta Wicaksana kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo disela-sela audiensi dengan Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman) Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo terpilih sebagai Role Model Implemantasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.

Pada Kesempatan ini H. Subandi yang juga merupakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Extrim dan Penanganan Stunting Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa percepatan pembangunan sektor sanitasi merupakan kegiatan pembangunan yang harus diprioritaskan. Menurutnya pembangunan tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia sehingga wajib dan harus dipenuhi. Disampaikannya permasalahan sanitasi permukiman di Kabupaten Sidoarjo dapat terlihat dari masih rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi. Khususnya pada sektor air limbah domestik. Hal itu disebabkan masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi. Selain itu masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan. Baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten  maupun kelurahan/desa. Ia juga melihat integrasi perencanaan dan program pembangunan belum tertata.  Kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor air limbah domestik juga terlihat. Hal tersebut menurutnya dikarenakan pertimbangan ekonomis dan keuangan.

“Disamping tiga hal tersebut diatas, yang menjadi tantangan saat ini berdasarkan dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota) 2022, cakupan akses sanitasi masih sebesar 98,9% sehingga untuk mencapai 100% akses layak, masih terdapat gap sebesar 1,1%,” ungkapnya.

Kemudian lanjut H. Subandi bahwa pencapaian SDGs sektor sanitasi pada tahun 2030, merupakan konsep pembangunan yang telah  disepakati bersama. Hal tersebut menjadi landasan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Sehubungan dengan itu ujar Wabup, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merespon secara positif terhadap program air limbah dometik dan juga persampahan dengan memasukkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo.

“Alhamdulillah dengan kerjasama semua pihak, capaian pemerintah Kabupaten Sidoarjo di sektor pengelolaan air limbah domestik dan persampahan antara lain melalui Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) lewat aplikasi Lestari, pembentukan BLUD TPA, kerjasama pengelolaan sampah dengan PLN power, kerjasama dengan Poltekes dalam pembangunan jamban sehat, kerjasama dengan pengusaha jamban, hibah kepada Appsani (Asosiasi Pengelola dan Pemberdayaan Sanitasi Indonesia) dalam pembangunan jamban sehat,”ujarnya.

“Dan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan bidang sanitasi kepada masyarakat, maka hari ini kita akan menyepakati paket kebijakan sanitasi Kabupaten Sidoarjo, mudah-mudahan upaya yang telah kita lakukan bersama ini, bisa membuahkan hasil optimal dan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.

Sementara itu Pokja PKP Jawa Timur Indiny Maulia menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Sidoarjo yang mampu mencapai tahapan implementasi SSK. Dengan capaian ini diharapkannya akan selalu on the track untuk melaksanakan implementasi SSK pada tahapan-tahapan selanjutnya. Ia juga mengapresiasi capaian sanitasi di Kabupaten Sidoarjo cukup tinggi sebesar 98,9%. Namun ia meminta Kabupaten Sidoarjo tidak hanya puas disini saja. Pasalnya masih ada gap 1,1% yang diharapan sanitasi bisa 100% untuk layanan kepada masyarakat.

“Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dari 4 Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah pusat, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan fasilitasi implemantasi SSK, bersamaan dengan  itu Provinsi Jawa Timur melalui Pokja PKP Provinsi Jawa Timur juga memfasilitasi implementasi SSK yang pada tahun 2023 ini ada 11 Kabupaten/kota mendapat fasilitasi baik dari pusat maupun dari provinsi,”ujarnya.

“Sekali lagi kami pengapresiasi capaian dari Kabupaten Sidoarjo, semoga dengan pembangunan infrastruktur dasar khususnya air limbah ini pada akhirnya akan berkorelasi dengan peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Sidoarjo,” tutupnya. (Sund/Yu/git)