TULUNGAGUNG, KHARISMANEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna dalam rangka Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Rapat tersebut digelar di ruang Graha Wicaksana lantai 2 gedung DPRD setempat, Sabtu (19/11/2022) Sore.
Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono, S.Sos., didampingi ketiga Wakil Pimpinan, dan dihadiri 35 Anggota. Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M., Wakil Bupati H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., Sekretaris Daerah Drs. Sukaji, M.Si., berikut Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Badan terkait.
“Sebelum memulai Paripurna ini, atas nama DPRD Tulungagung, saya ucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-817 dengan tagline Ramah (Responsif, Aman, Makmur, Ayem, Hebat),” kata Politisi PDI Perjuangan itu.
Legislator PDI Perjuangan Daerah pilihan V Kabupaten Tulungagung menambahkan dari hasil Paripurna dapat mengambil kesimpulan bahwasannya ketujuh Fraksi pada prinsipnya sepakat dan menyetujui terhadap Ranperda tentang APBD TA 2023 agar ditetapkan sebagai Perda Kabupaten Tulungagung.
“Dari pandangan akhir 7 Fraksi bisa disimpulkan semua sepakat dan setuju agar Ranperda tentang APBD TA 2023 ditetapkan sebagai Perda Tulungagung,” tambahnya.
Lebih lanjut Marsono menjelaskan sebelum ketujuh Fraksi menyetujui Ranperda tentang APBD TA 2023 ditetapkan sebagai Perda Tulungagung, mempersilahkan juru bicara dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) H. Renno Mardi Putro, S.Pd., untuk menyampaikan pandangan akhir.
Renno mengatakan setelah memperhatikan segala masukan maupun usulan serta melewati beberapa kajian yang mendalam, akhirnya Fraksi Gerindra sepakat menerima dan menyetujui Ranperda tentang APBD TA 2023 agar ditetapkan sebagai Perda Tulungagung.
“Fraksi Gerindra sepakat menerima dan setuju atas Ranperda tersebut, namun demikian, tetap memberikan catatan, masukan,” kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera.
“Fraksinya berharap dengan disahkannya Ranperda tentang APBD TA 2023 menjadi Perda Tulungagung agar mampu dijadikan tumpuan bagi Pemerintah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan fiskal yang lebih baik. Disamping itu, guna mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa serta mampu untuk menentukan skala prioritas belanja daerah,” imbuhnya.
“Kita berharap, dimana dalam fungsi distribusi pada APBD yaitu penggunaan anggaran daerah harus memperhatikan pada rasa keadilan juga kepatuhan agar bertujuan untuk membantu Legislatif dalam melakukan pertimbangan dari alokasi anggaran dan belanja modal dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah,” kata Renno menambahkan.
Lanjut Ketua DPD PKS Kabupaten Tulungagung menjelaskan adapun berkaitan dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2023, pihaknya mengingatkan agar terlebih dahulu direncanakan dan segera disosialisasikan.
“Sosialisasi itu harus semaksimal mungkin, hal ini termasuk e-katalog lokal guna mempercepat belanja barang dan jasa,” tandasnya.
Tempat sama, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengapresiasi kinerja seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras untuk mencermati, mengevaluasi maupun membahas serta menyempurnakan terhadap Ranperda tentang APBD TA 2023.
Mantan Sekda Kabupaten Tulungagung meminta agar semua pihak mengetahui dan memaklumi dengan kondisi keterbatasan anggaran, maka seluruh program dan kegiatan belum semua tertampung dalam Ranperda TA 2023.
“Terkait beberapa catatan yang disampaikan oleh Banggar maupun Fraksi di DPRD, kami akan tindaklanjuti dan akan dilaksanakan sekaligus akan kami bahas secara bersama-sama,” ucap Maryoto didampingi Wakil Bupati Gatut Sunu Wibowo seusai Paripurna di gedung DPRD setempat.
“Atas nama Pemkab Tulungagung, saya ucapkan terima kasih kepada 7 Fraksi yang telah menyampaikan pandangan akhir terhadap Ranperda tentang APBD TA 2023 dengan penuh arif dan bijaksana,” sambungnya.
Bupati Tulungagung mengharapkan dalam pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah direncanakan agar dapat berjalan dengan lancar sehingga mewujudkan pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan visi misi Kabupaten Tulungagung.
“Sinergitas yang baik selama ini terjalin agar tetap terjaga dan berlanjut bahkan untuk ditingkatkan lagi pada masa berikutnya sehingga bisa terwujud Kabupaten Tulungagung yang ayem tentrem mulyo lan tinoto,” harapnya.
Sebagaimana diketahui, dari hasil pembahasan antara Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahwasannya komposisi Ranperda tentang APBD TA 2023 yakni, sebagai berikut:
- Pendapatan sebesar Rp2.575.438.726.127.
- Belanja sebesar Rp2.735.438.726.127. Surplus atau Defisit sebesar Rp160 Miliar.
- Penerimaan pembiayaan sebesar Rp180 Miliar.
Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 Miliar.
Jumlah pembiayaan netto sebesar Rp160 Miliar.
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau silpa Rp0.
(sum)
