KEDIRI, Kharismanews.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri menggelar evaluasi statistik sektoral sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Kegiatan ini menargetkan seluruh laporan metadata Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diselesaikan pada tahun 2026.
Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan statistik sektoral yang lebih tertib, terintegrasi, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Keberadaan metadata memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang jelas mengenai data yang dihasilkan OPD, mulai dari definisi, sumber data, metode pengumpulan, hingga cakupan dan periode pembaruan data.
Melalui kegiatan evaluasi tersebut, Diskominfo Kota Kediri mendorong setiap OPD untuk meninjau kembali kelengkapan dan kesesuaian metadata yang telah disusun. Langkah ini diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dalam proses pelaporan sekaligus mempercepat pemenuhan target metadata pada masing-masing perangkat daerah.
Penyusunan metadata yang lengkap dan berkualitas menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang baik. Data yang disertai metadata yang jelas akan lebih mudah dipahami, ditelusuri, dan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah.
Selain itu, evaluasi statistik sektoral diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar-OPD dalam menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keselarasan pengelolaan data juga menjadi faktor penting untuk mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
Dengan target seluruh laporan metadata OPD rampung pada 2026, Diskominfo Kota Kediri berupaya mendorong komitmen bersama seluruh perangkat daerah agar proses penyusunan, pemeriksaan, dan pemutakhiran metadata dapat berjalan secara optimal.
Melalui evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Kediri semakin berkualitas sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta mewujudkan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran.
(red)