DPRD Tulungagung Gelar Paripurna: Bupati Sampaikan Ranperda APBD 2026 dan Delapan Prioritas Pembangunan
TULUNGAGUNG, Kharismanews.id –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna di Gedung Graha Wicaksana lantai 2, Senin (22/9/2025). Dalam sidang tersebut, Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Selain pembahasan Ranperda APBD, paripurna juga menetapkan dua agenda penting lainnya, yakni Perubahan Kedua atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 dan Rencana Kerja DPRD Tahun 2026.
Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., serta dihadiri jajaran pimpinan dan anggota dewan, Bupati beserta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan unsur eksekutif lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Gatut Sunu menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta tetap berpijak pada visi daerah: “Tulungagung Sejahtera, Maju, dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa.”
“APBD 2026 dirancang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, dengan fokus pada delapan prioritas pembangunan,” ujar Bupati.
Adapun delapan prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2026 meliputi:
1. Perluasan kesejahteraan sosial masyarakat
2. Pengembangan ekonomi sektor unggulan
3. Peningkatan infrastruktur berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan
5. Penguatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam lokal
6. Percepatan penurunan angka kemiskinan
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
8. Pelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan budaya lokal
Bupati juga memaparkan postur APBD 2026 yang terdiri dari pendapatan sebesar Rp2,89 triliun, belanja Rp3,03 triliun, dan defisit Rp150 miliar. Defisit tersebut akan ditutupi melalui pembiayaan daerah, sehingga APBD tetap berjalan seimbang tanpa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menyampaikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan bersama dalam sidang tersebut. “Kesepahaman ini menjadi landasan penting bagi pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Tulungagung,” ujarnya.
Menutup pemaparannya, Bupati Gatut Sunu mengajak seluruh elemen untuk terus memperkuat kolaborasi demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat perekonomian daerah. Mari kita kawal setiap rupiah anggaran agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Tulungagung,” pungkasnya.
(sumardi)