DUGAAN KETERLIBATAN MAFIA TANAH YANG MELIBATKAN OKNUM PEJABAT TERKAIT DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL IKN DI KALIMANTAN TIMUR

BLORA, KHARISMANEWS.ID Pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol IKN menjadi sangat terhambat, bahkan beberapa kali pengerjaan harus terhenti akibat adanya protes dari Masyarakat pemilik lahan.
Kerugian Kontraktor dan Sub Kontraktor karena peralatan dan alat berat serta operator dan semua karyawan sudah dimobilisasi ke lapangan terpaksa harus standby dan tidak optimal melakukan pekerjaan akibat belum selesainya masalah pembebasan lahan oleh pihak penyedia lahan dalam hal ini BPN.
Khusus Jalan Tol seksi 3A dan 3B masih banyak sekali lahan yang tidak kunjung selesai pembebasanya, bahkan daftar nama nominatif pemilik lahan sepertinya sengaja diperhambat oleh OKNUM BPN. Hal ini bisa dilihat dari pengumuman “Hasil Inventarisasi dan Indentifikasi Peta Bidang dan Daftar Nominatif yang di Umumkan oleh BPN Kota Balikpapan”.

Dari hasil pengumumam itu, BPN mencantumkan banyak sekali bidang tanah dengan kolom kosong alias “NO NAME”, tentu saja hasil pengumumam BPN ini menimbulkan keresahan dan reaksi negatif dari Masyarakat yang merasa dirinya sebagian pemilik lahan lalu secara sepihak BPN mengeluarkan data pengumuman yang menganggap bidang-bidang lahan tersebut TIDAK BERTUAN alias “NO NAME”, kekacauan yang dibuat BPN ini tentu menjadi alasan kuat Masyarakat melakukan protes di mana Masyarakat yang merasa dirinya bahkan sudah puluhan tahun menggarap lahannya kok BPN menulis NO NAME?.

Adalah suatu tindakan kerja yang sangat tidak professional yang diduga dilakukan oleh OKNUM BPN karena tidak mungkin ada tanah yang tidak bertuan sehingga harus ditulis NO NAME, KETUA UMUM JPKP DPP sangat menyesalkan kejadian ini dan akan melaporkan langsung ke MENTERI ATR BPN dan selanjutnya akan berkoordinasi ke Istana agar mendapatkan perhatian khusus dari pusat guna melakukan langkah strategis guna percepatan penyelesaian lahan Jalan Tol Seksi 3A dan 3B ini.

KETUA UMUM JPKP, Maret Samuel Sueken menegaskan bahwa JPKP yang selama ini terus giat membantu mensosialisasikan Program Kerja Strategis Presiden Jokowi di seluruh Indonesia yang sekaligus mendapatkan amanah langsung dari Bapak Presiden Jokowi untuk mengawal percepatan pembangunan akan segera melakukan pemetaan dan pendataan seluruh potensi yang bisa atau sengaja menghambat kelancaraan pembangunan IKN termasuk kinerja para pelaksana lapangan yang tidak profesional dan akan melaporkannya langsung kepada Presiden.

Contoh nyata yang siap dilaporkan ke Presiden saat ini adalah masalah lambatnya pembebasan lahan Jalan Tol IKN Seksi 3A dan 3B yang disinyalir menjadi permainan OKNUM MAFIA yang bekerja sama dengan OKNUM PEJABAT terkait. Bagaimana mungkin ada lahan tidak ada tuannya dan harus ditulis NO NAME kan padahal diatasnya terdapat tanam tumbuh?, itu sangat tidak masuk akal dan disinyalir kuat langkah-langkah oknum untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian yang sekaligus menghambat proses pembangunan IKN yang artinya juga menghambat dan melawan niat baik JOKOWI dalam melakukan percepatan.

Perlawanan ini jelas mengganggu jalannya pembangunan IKN sehingga oknum-oknum yang terlibat harus dibersihkan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Terkait lahan garapan sudah jelas pengaturannya melalui PP 19 Thn 2021 dan Permen 19 Thn 2021 dan tinggal diimplementasikan saja di lapangan, daftar nominasi tidak boleh kosong alias “NO NAME”, kalaupun bermasalah maka tinggal tulis dan jelaskan saja nama-nama pihak yang bermasalah tersebut sehingga sesegera mungkin bisa dipertemukan dan mediasi guna penyelesaian secara cepat dan transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi alias kompromi bawah tangan OKNUM. Ada dugaan kuat daftar nominatif itu sengaja ditulis NO NAME oleh oknum BPN agar mafia tanah dengan mudahnya masuk mengganggu dan menyangga supaya upaya negosiasi dan damai semakin berlarut-larut dan akhirnya masyarakat terdampak menjadi lelah dan tak berdaya.

KETUA UMUM JPKP, Maret Samuel Sueken berkomitmen akan mengusulkan kepada MENTERI ATR BPN dan juga segera menghadap ke Presiden agar pejabat terkait segera di rotasi secara menyeluruh jadi bukan hanya Kepalanya saja, sehingga yang melanjutkan adalah benar-benar orang yang tidak memiliki konflik kepentingan selama ini, yang di rotasi bukan hanya pucuk pimpinannya tapi justru harus merotasi pelaku lapangan yang yang selama ini justru menjadi sumber keresahan Masyarakat pemilik lahan. Jangan lagi ada Oknum Pejabat yang coba-coba mengulur-ulur waktu dan menghambat jalannya IKN karena akan berhadapan dengan JPKP sebagai Relawan Jokowi yang tegak lurus dan setiap saat bisa menyampaikan penyimpangan itu langsung kepada Presiden, hal ini juga atas permintaan Jokowi sendiri kepada segenap relawannya termasuk JPKP.

KETUA UMUM JPKP atas arahan Presiden pertama kali sudah bertemu langsung dengan Menteri
ATR BPN guna membahas permasalahan agraria dan selanjutnya secara intens melakukan pertemuan lanjutan dengan Bapak Menteri ATRBPN dengan niatan yang sama, hasil pertemuan tersebut selalu dilaporkan langsung kepada Bapak Presiden.
Pembangunan IKN harus terus berjalan dan terbebas dari oknum yang coba-coba menghambat demi percepatan pembangunan IKN sesuai jadwal, anggaran dan tentu
semua pihak.

Maret Samuel Sueken
KETUA UMUM JPKP
EDITOR : MUJITO