Tanjabbar, KharismaNews.Id – Kegiatan Berlangsung Wakil Bupati Hairan SH Memimpin Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 bersama Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi.
Tempat Pelaksanaan: Ruang Pola Utama Kantor Bupati.
Kegiatan Turut Langsung Di Hadiri
Asisten
Staf Ahli
Para Camat
Para Kepala OPD
Setwan
Tim Reformasi dan
Kepala Bagian Organisasi Setda
narasumber Ahmad Nuzli Kabag Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
serta tamu undangan lainya.
Kabag organisasi Ernawati SH:
Rapat Koordinasi Birokrasi Dan Pendampingan dilaksanakan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pendampingan KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Tahun 2021.
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021 INI MERUPAKAN TAHUN KETIGA BAGI PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MELALUPENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEBAGAIMANA TELAH DITUANGKAN DALAM ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020-2024 DAN SEBAGAI LANGKAH PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KAB. TANJUNG JABUNG BARAT TELAH DIBENTUK KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI.
PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI REFORMASI BIROKRASI INI SELANJUTNYA AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN PENDAMPINGAN KEPADA 14 (EMPAT BELAS) PERANGKAT DAERAH SAMPEL DAN KELOMPOK KERJA AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.
MAKSUD DAN TUJUAN DILAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI DAN PENDAMPINGAN ADALAH MEMBERIKAN KESAMAAN PEMAHAMAN MENGENAI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI, RENCANA AKSI SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENILAIAN MANDIRI PELKASANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB).
NARASUMBER PADA RAKOR INI TIM REFORMASI BIROKRASI PROVINSI JAMBI DALAM HAL INI ADALAH PEJABAT DARI BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI
PESERTA RAPAT KOORDINASI REFORMASI BIROKRASI TERDIRI DARI PARA STAF AHLI, PARA ASISTEN SETDA, PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH, PARA CAMAT, TIM REFORMASI BIROKRASI KAB. TANJAB BARAT.
PESERTA PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN TERDIRI DARI 14 OPD SAMPLE PMPRB KAB. TANJAB BARAT, KETUA POKJA REFORMASI BIROKRASI SERTA TIM ASSESOR DAN ADMIN PMRB TANJAB BARAT.
WAKIL BUPATI TANJAB BARAT HAIRAN SH:
-REFORMASI BIROKRASI NASIONAL TELAH DILAKSANAKAN PEMERINTAH SEJAK TAHUN 2010, DITANDAI DENGAN DI KELUARKANNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010- 2025. DALAM PELAKSANAANNYA REFORMASI BIROKRASI DIATUR DALAM ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI, DIMANA SAAT INI TELAH MEMASUKI TAHAP KEDUA, SEBAGAIMANA PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI. PEDOMAN EVALUASI
ADA 3 (TIGA) SASARAN REFORMASI BIROKRASI YANG DITETAPKAN DALAM ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI, 3 (TIGA) SASARAN REFORMASI BIROKRASI TERSEBUT ADALAH:
BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL.,
BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, DAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS.
GUNA TERWUJUDNYA KETIGA SASARAN REFORMASI AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI.
PERUBAHAN PERUBAHAN ITU DIHARAPKAN DAPAT MENCIPTAKAN KONDISI YANG KONDUSIF GUNA MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI
-PERUBAHAN CARA BERFIKIR PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGN,
PENGUATAN ORGANISASI PENATAAN TATALAKSANA, MANAJEMEN SDM APARATUR,
PENGUATAN PENGAWASAN, PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA, DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TELAH MENYUSUN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024, SEBAGAI LANGKAH PERCEPATAN DALAM MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI SECARA LUAS, DALAM UPAYA UNTUK LEBIH EFISIENSI, EFEKTIFITAS, PROFESIONAL. ATAU PERUBAHAN MINDSET DIBERBAGAI JENJANG PEKERJAAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, TRANSPARAN SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS.
8 (DELAPAN) AREA PERUBAHAN YANG MENJADI PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI, YAITU:
-AREA PENGUATAN MANAJEMEN PERUBAHAN,1
AREA PENGUATAN PENATAAN ORGANISASI,
AREA PENGUATAN PENATAAN TATALAKSANA,
AREA PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR,
AREA PENGUATAN PENGAWASAN,
AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA,
AREA PENGUATAN PENATAAN,PERATURAN PERUNDANG-UNDANGN, AREA PENATAAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERTUJUAN UNTUK TERWUJUDNYA PENCAPAIAN ARAH DAN ACUAN BAGI SELURUH KOMPONEN PEMBANGUNAN BAIK PEMERINTAH, MASYARAKAT, MAUPUN DUNIA USAHA DALAM MEWUJUDKAN CITA-CITA SESUAI DENGAN VISI, MISI DAN ARAH YANG TELAH DISEPAKATI;
TERWUJUDNYA MODAL MANAJEMEN PEMERINTAH YANG BERORIENTASI PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, PENINGKATAN PELAKSANAAN PUBLIK,PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN MENEKANKAN PADA EFISIENSI, EFEKTIFITAS, DAN KEADILAN
TERWUJUDNYA SOSOK.APARATUR NEGARA YANG PROFESIONAL, BERSIH DARI PRAKTEK KKN, DAN BERINTEGRASI TINGGI SEBAGAI PEREKAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARATUR NEGARA YANG KOMPETEN DALAM SEBUAH SISTEM YANG TERINTEGRASI DAN TERSENTRALISASI.
TERSEDIANYA RUANG BAGI STAKEHOLDER MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA MELALUI PERKONSULTASIAN DAN ADVOKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TEPAT DAN BERMANFAAT,
TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN TUNTUTAN DAN HARAPAN MASYARAKAT (PELAYANAN PRIMA).
REFORMASI BIROKRASI BUKAN SEKEDAR KEBUTUHAN, TETAPI SUDAH MENJADI TUNTUTAN DARI SEGENAP ELEMEN MASYARAKAT YANG MENGHARAPKAN BIROKRASI DAN TERUTAMA APARATUR DAPAT BERKUALITAS LEBIH BAIK LAGI.
Kegiatan Berlangsung SECARA SEDERHANA REFORMASI BIROKRASI DAPAT DIDEFINISIKAN SEBAGAI BERIKUT YAITU PERUBAHAN MIND SET, CARA BERPIKIR (POLA PIKIR, POLA SIKAP DAN POLA TINDAK). PERUBAHAN PARADIGMA DARI PENGUASA MENJADI PELAYAN, MENDAHULUKAN PERANAN DARI WEWENANG, TIDAK BERFIKIR OUPUT, TETAPI OUTCOME, PERUBAHAN MANAJEMEN KINERJA DAN PEMANTAUAN PERCONTOHAN KEBERHASILAN. REFORMASI BIROKRASI HARUS DI JALANKAN DENGAN MENINGKATKAN BUDAYA KERJA, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PARA PENYELENGGARA NEGARA TERHADAP PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE.
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAIMANA TERSEBUT MEMPUNYAI PERANAN PENTING DALAM TERCAPAINYA VISI DAN MISI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT KHUSUSNYA DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI TATA BIROKRASI KELOLA PEMERINTAHAN MENJADI BAGIAN YANG PENTING BAIK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK YANG MERUPAKAN UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI SECARA TERARAH, SISTEMATIS, DAN TERPADU.
UNTUK ITU PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT SECARA SERIUS DAN TERUS MENERUS AKAN MELAKUKAN IDENTIFIKASI ATAU DIAGNOSIS TERHADAP BERBAGAI ASPEK YANG DIPERLUKAN BIROKRASI.
UNTUK MENJALANKAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI. DENGAN HARAPAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI TIDAK HANYA SAMPAI PADA HARI INI SAJA, TETAPI DAPAT TERUS TERLAKSANA SECARA BERKELANJUTAN DAN BERMANFAAT UNTUK SEGENAP ELEMEN MASYARAKAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA DAN KEPADA NARASUMBER SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS KERJASAMANYA DAN BERKENAN UNTUK MEMBERIKAN MATERI PADA KEGIATAN RAKOR REFORMASI BIROKRASI SEKALIGUS MEMBERIKAN PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) BAGI PERANGKAT DAERAH DAN MUDAH-MUDAHAN PADA TAHUN 2021 INI PEMERINTAH KAB. TANJAB BARAT BISA MEMPEROLEH PENINGKATAN TERHADAP HASIL EVALUASI SAKIP DAN RB OLEH KEMENPAN DAN RB,.
Afrizal
