TULUNGAGUNG, Kharismanews.id – Tujuh fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2023 dan Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan dan penetapan Perda ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung yang berlangsung di Graha Wicaksana lantai II Kantor DPRD Tulungagung, Sabtu (12/6).
Selain itu, dalam rapat paripurna juga beragenda penyampaian perubahan kedua Propemperda Tahun 2021 dan penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
Kendati telah menyetujui penetapan dua perda, namun semua fraksi juga memberikan catatan-catatannya pada Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, yang hadir langsung dalam rapat paripurna. Penyampaian catatan tersebut dilakukan dengan cara memberikan catatan dalam bentuk lembaran cetakan pada Bupati tanpa dibacakan. Hanya Fraksi Hati Nurani Bersatu yang membacakannya melalui juru bicaranya, Drs Subani Sirab.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos, yang memimpin rapat paripurna menyebut pembacaan pandangan fraksi yang hanya dilakukan oleh Fraksi Hati Nurani Bersatu untuk mempersingkat waktu dengan alasan masih dalam masa pandemi Covid-19. “Tetapi catatan fraksi-fraksi lainnya harus juga dibaca, dianalisa dan ditindaklanjuti oleh Bupati,” ujarnya.
Sedang, Subani Sirab saat menyampaikan pandangan fraksinya menyatakan sistem SIPD yang kini dijalankan Pemkab Tulungagung mengganggu kelancaran proses keuangan di OPD lingkup Pemkab Tulungagung. Termasuk pelaksanaan pokir (pokok pikiran) dewan yang belum dapat terlaksana.
Ia pun menyoroti tim penambal jalan Pemkab Tulungagung yang sampai hari ini tidak jalan. “Selain itu juga banyak pohon mati di pinggir jalan yang seharusnya segera ditebang. Kalau sampai roboh ke jalan ini sangat membahayakan,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Maryoto Birowo ketika menyampaikan sambutannya menyatakan rasa terimakasihnya atas persetujuan dan penetapan dua Ranperda menjadi Perda. Menurutnya penetapan kedua Perda tersebut merupakan hasil kerja keras dewan saat melakukan pembahasan.
Bupati Maryoto Birowo juga mengatakan keberhasilan meraih opini WTP dari BPK RI untuk LHP tahun 2020 tak lepas pula dari dukungan DPRD Tulungagung. “Kami pun akan menindaklanjuti semua catatan yang diberikan sesuai dengan harapan anggota dewan,” ucapnya.
(adm/sum)
