Surabaya, Kharismaonline.co.id – Infrastruktur yang terus dibangun oleh Pemprov jatim, Guna untuk mengintegrasikan wilayah utara, tengah, dan selatan, Dan salah satunya mendorong penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan.
Proyek jalan lintas selatan telah terbangun sepanjang 379,52 kilometer, Rencananya, Dan yang belum terbangun sepanjang 300,60 km akan diselesaikan melalui mekanisme pendanaan dari Islamic Development Bank (IDB) sepanjang 71,685 km, sehingga sisa penanganannya menjadi sepanjang 228,915 km.
“Pemprov akan terus berupaya memfasilitasi dan berkoordinasi secara periodik dengan Kementerian PUPR, Kabupaten atau kota dan stakeholderterkait untuk penyiapan readiness criteria pembangunan jalan lintas selatan”, Papar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Selasa (12/11/2019).
“Keberadaan JLS ini nantinya dapat meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa, Menurunkan biaya logistik antar daerah, Mewujudkan akses yang merata kepada masyarakat di seluruh wilayah, Serta dapat mewujudkan sinergi di antara pusat-pusat kawasan potensial di Jatim”, Imbuhnya.
Khofifah menambahkan, dari koordinasi antar-stakeholder, dirinya ingin pembangunan JLS segera rampung. Hal ini berarti terbangunnya konektivitas antara wilayah utara, tengah, dan selatan membuat akses antarwilayah menjadi lebih efektif dan efisien.
Selain pembangunan infrastruktur, Khofifah ingin mengatasi masalah kekeringan. Dalam APBD TA 2020, Pemprov Jatim akan melakukan kegiatan penanganan perpipaan pada 85 desa kekeringan yang memiliki sumber air.
“Sedangkan untuk beberapa desa yang tidak memiliki atau kesulitan sumber air, akan dilakukan penanganan melalui maksimalisasi kegiatan dropping air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut penyediaan air bersih merupakan salah satu program prioritas Pemprov Jatim, Hal ini juga merupakan implementasi dari Jatim Akses dalam Nawa Bhakti Satya.
Khofifah menambahkan dalam Jatim Akses pihaknya akan melakukan beberapa hal seperti Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan penanganan desa rawan kekeringan, Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni dan program jambanisasi.
“Akses terhadap layanan air minum dan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan ini merupakan bentuk layanan dasar kepada masyarakat yang harus kita penuhi”, Paparnya.
“Selain itu, Pemprov akan melakukan pembangunan dan pengembangan pelabuhan, Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, Serta memberikan subsidi angkutan kapal laut perintis di Kepulauan Madura”, Pungkasnya.(Sum/Yud)
