TULUNGAGUNG, KHARISMANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung yang berlangsung di Ruang Graha Wicaksana, Rabu (18/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, S.Sos., dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, S.M., M.M., jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta kepala perangkat daerah.
Momentum persetujuan Raperda APBD 2027 ini menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung. Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
Berdasarkan komposisi APBD Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2.932.161.039.149,02, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp3.219.027.489.972,86.
Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp286.866.450.823,84 yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama. Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) ditetapkan sebesar Rp0,00.
Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas perhatian, masukan, serta pemikiran yang diberikan selama proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.
Menurutnya, APBD 2027 harus menjadi instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengusung tema pembangunan “Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, Serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel”.
Tema tersebut dijabarkan ke dalam delapan prioritas pembangunan daerah. Fokusnya meliputi perluasan kesejahteraan sosial, penguatan ekonomi sektor unggulan, pembangunan infrastruktur berkualitas, serta peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal, percepatan penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, hingga penguatan ketahanan bencana serta pelestarian budaya daerah.
Dalam rapat paripurna yang sama, DPRD Kabupaten Tulungagung juga menerima penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menegaskan bahwa Propemperda memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembentukan regulasi daerah. Setiap produk hukum yang direncanakan harus memiliki skala prioritas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan pembangunan, pembentukan regulasi, dan kemampuan keuangan daerah agar seluruh program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Keselarasan antara perencanaan program, regulasi, dan kemampuan keuangan daerah menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Marsono.
Sementara itu, Ahmad Baharudin berharap kesepahaman dan sinergi antara pemerintah daerah dengan DPRD dapat terus dipertahankan, terutama dalam mengawal pelaksanaan APBD agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjalankan amanah anggaran secara bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya berharap kerja sama yang harmonis ini dapat terus berlanjut guna mewujudkan masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju, dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa,” ungkapnya.
Persetujuan bersama Raperda APBD 2027 yang berlangsung bertepatan dengan momentum Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Berlandaskan semangat “Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti Tumuju Tulungagung Lohjinawi”, pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan mampu mengawal kebijakan anggaran secara optimal.
Dengan demikian, APBD 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi landasan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung.
(sumardi)