Bupati Sidoarjo Evaluasi Program Prioritas Kurma, Asisten 2 Diminta Perkuat Pendampingan dan Pengawasan Libatkan APH

Sidoarjo, Kharismanews.id – Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali terus melakukan evaluasi pelaksanaan 17 program prioritas khususnya yang berkaitan dengan program ekonomi kreatif. Yang terbaru, yakni program Kurma (Kartu Usaha Perempuan Mandiri). Program berbasis usaha kelompok yang di dalamnya dikelola minimal 5 orang dan maksimal 10 orang itu menjadi strategi Gus Muhdlor dalam meningkatkan ekomomi kreatif di sektor perempuan. Total penerima program Kurma tahun ini sebanyak 1.891 kelompok. Bantuan modal yang diterima setiap kelompok nilainya variatif mulai dari Rp. 5 juta hingga Rp. 50 juta.

Bupati alumni Fisip Unair Surabaya itu minta Asisten 2 Budi Basuki yang membawahi OPD terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk aktif turun memberikan pendampingan kepada para penerima bantuan modal usaha Kurma.

Budi juga diminta melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan pengawasan di lapangan. APH yang dilibatkan yakni Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo. Untuk penguatan pengawasan internal, pengawasan Inspektorat diperkuat.

“Saya minta pendampingan usaha bagi penerima program Kurma dilakukan maksimal, selain itu pengawasan juga diperkuat agar dalam pelaksanaan di lapangan sesuai dengan peraturan,” ujar Gus Muhdlor. Selasa, (11/10/2022).

Putra KH. Agoes Ali Masyhuri itu juga mewanti-wanti kepada jajarannya, mulai dari OPD terkait hingga kecamatan agar mencegah terjadinya pungutan liar ataupun memotong bantuan yang diterima penerima program Kurma. Terlebih memberikan janji kepada masyarakat dengan meminta imbalan agar diloloskan sebagai penerima program Kurma. Ia juga minta kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai siapasaja yang mengaku bisa meloloskan agar memperoleh bantuan Kurma.

“Program ini tujuannya untuk mensejahterakan perempuan, oleh sebab itu program ini harus dikawal. Untuk meminimalisir penyimpangan, kita libatkan penegak hukum. Proses mendapatkan bantuan juga melalui seleksi. OPD terkait dan kecamatan harus memastikan di lapangan tidak terjadi penyimpangan,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Asisten 2 Budi Basuki menegaskan, pihaknya terus memantau pelaksanaan program prioritas Kurma. Pemantauan yang dilakukan melibatkan penegak hukum. Ia ingin program prioritas Kurma yang baru saja dilaunching Bupati Sidoarjo berjalan sesuai harapan masyarakat.

“Pada prinsipnya Bupati ingin program Kurma ini betul-betul memberikan manfaat bagi kelompok usaha perempuan. Meningkatan kesejahteraan perempuan. Oleh karenanya, beliau memerintahkan agar memaksimalkan pendampingan OPD serta melakukan pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum,” terang Budi.

Budi juga memastikan, bila ditemukan penyimpangan di lapangan akan diproses secara hukum. “Ini kita pantau terus, jangan sampai ada penyimpangan dalam penyaluran program Kurma ini, kalau ada maka tidak segan-segan akan berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melaksanakan proses hukum,” pungkasnya. (Sund/Ir/Kominfo).