Indonesia, Kharismanews.id – kini berada pada ambang krisis Demokrasi dan HAM. Kemelut kepanikan negara dalam menanggapi berbagai persoalan yang hadir tidak mampu menampilkan watak Demokrasi yang dicita citakan konstitusi dan reformasi. Negara menampilkan watak otoritarianisme oligarki yang sudah didepan mata. Hal itu dapat kita lihat dari upaya negara/pemerintah dalam mengatasi gerakan rakyat yang masif untuk menghancurkan kesatuan oligarki menguasai tanah Indonesia.

Dalam sebuah negara demokrasi, keseimbangan antara pemerintah dengan rakyat harus dapat dijaga.

sebab, bila pemerintah memiliki kekuatan dominan maka rakyat hanya akan menerima pahitnya

konsekunsi transaksi elit kekuasaan serta hegemoni dominan dari subjek aparatur negara. karenanya,

maka kekuatan-kekuatan kecil yang tersebar di rakyat harus kemudian menjadi satu kekuatan besar. Dengan demikian hari ini, Kami Gerakan Pemuda Sidoarjo menelaah dan menimbang secara sadar bahwa rakyat sebagai kekuatan Demokrasi harus segera melawan berteriak dengan kencang. Jika tidak, maka itu akan memberikan keleluasaan pada begal Demokrasi yang sewenang-wenang dalam melemahkan supremasi hukum di Indonesia. Menimbang bahwa banyaknya persoalan mulai dari :

1. Naiknya harga BBM jenis pertamax dan kanaikan pajak PPN 11% yang menyebabkan harga bahan pokok melonjak serta jenis barang dan jasa lainnya. Alasan pemerintah yang kemudian mengalihkan pada persoalan naiknya harga minyak dunia yang mencapai 134 USD/Barrel juga tidak dapat diterima menimbang bahwa ketika pertahun 2020 harga minyak dunia di angka 34USD/Barel tidak diiringi dengan turunnya harga BBM. PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga elpiji non subsidi dari umnya Rp 13.500 menjadi Rp 5.500 per kilogram sejak 27 Februari 2022. Kemudian per 1 April 2022, Pertamina remi menaikkan harga Pertamax dari sebelumnya berkisar Rp 9.000- Rp 9.400 per liter menjadi Rp 12.500-Rp 13.000 per liter. Bahkan, yang menjadi kekhawatiran adalah nilai subsidi atas pertalite akan kemudian dicabut. Hal itu memungkinkan menimbang defisi APBN tahunan dan alokasi belanja negara yang terfokus pada proyek IKN.
2. Menyangkut persoalan naiknya harga minyak goreng yang sampai saat ini masih melonjak serta ketersediaan stok barang yang masih belum seimbang dengan kebutuhan pasar, negara harus mampu untuk memantau tata Niaga distribusi barang dan jasa diseluruh wilayah Indonesia. Kita tidak lagi kemudian disuguhkan dengan kalikong para cukong yang berselingkuh dengan kepolisian dan perangkat kementrian perdagangan lainnya baik di wilayah maupun di daerah. Yang padahal ketersedian stok kelapa sawit pertahun 2022 berada di angka 50,52 juta ton. Angka ini naik hampir 40% jika dibandingkan dengan produksi sawit di tahun 2016 yang mencapai 33.50 juta ton.

Dengan berbagai masalah subtansi yang muncul diatas, maka Gerakan Pemuda Sidoarjo menyuarakan

bahwa:

1. Menolak kenaikan minyak goreng serta terjaminnya ketersedian bahan pokok dengan harga terjangkau
2. Menolak kenaikan harga Pertamax serta terjaminnya ketersediaan BBM Pertalite dan Solar
3. Menolak kenaikan PPN

Oleh karena itu kami peduli terhadap masyarakat dan Siapa saja yang punya rasa kemanusiaan yang terpanggil, merasa dan melihat kondisi yang sangat darut marut dengan kondisi negara hari ini, silahkan untuk datang dan lemparkan kata-kata kritis demi tercapainya kemakmuran Rakyat yang bedaulat di Indonesia, sesuai dengan tujuan Negara UUD 1945 Pasal 33 tentang bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasal negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

(sund)

HIDUP RAKYAT INDONESIA TEGAKKAN KEADILAN