Tandean: Masyarakat Pulpis juga Kena Dampak Penonaktifan Kepesertaan BPJS Kesehatan PBI

Pulang Pisau, Kharismanews id- Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau Tandean Indrabella menyampaikan, mendengar keluhan langsung dari masyarakat, terkait adanya penonaktifan kepesertaan sebagai anggota BPJS Kesehatan.

Keluhan itu disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Pulpis, pada saat melakukan reses beberapa waktu lalu.

“Ada keluhan masyarakat, salah satunya adalah kemarin terkait dengan dicabutnya kepesertaan BPJS Penerimaan Bantuan Iuran. Masyarakat Pulau Pisau juga mengalami dampak yang seperti itu,” kata Tandean Senin, (9/2/2026).

Dijelaskan Tandean, dari pengakuan masyarakat, pada datang ke rumah sakit dengan merasa terdaftar sebagai anggota BPJS, ternyata sudah non aktif dan akhirnya kebingungan untuk mengaktifkan secara mendiri.

“Jadi ini juga perlu juga pemerintah daerah, walaupun itu kebijakan nasional, Kemensos gitu ya, tapi hal ini juga tidak bisa diabaikan nanti oleh pemerintah daerah,” ujar Tandean.

Menurut Tandean, rencananya akan melakukan diskusi terkait permasalahan itu dengan pihak terkait untuk mencari jalan keluar.

“Karena memang ada masyarakat kita yang kategori tidak mampu, kemudian yang menyandang penyakit. Kronis, parah dan sebagainya, itu kan juga memerlukan perhatian,” pungkas Tandean.

Menurut Tandean, kondisi anggaran saat ini sangat terbatas, sehingga perlu ada skala prioritas untuk program kedepan.

“Anggaran kita sangat terbatas, APBD kita memang terjun bebas. Kami meminta masyarakat untuk memahami ini,” jelas Tandean.

Namun, kata Tandean, sebagian masyarakat memang sepertinya memaklumi, karena informasi ini sudah jauh-jauh hari.

Di desa juga, kata Tandan mengalami hal yang sama karena Dana Desa (DD) dipangkas, sehingga mereka tidak terlalu kaget.

“Kita tetap, kami sampaikan kita tetap optimis. Kita dukung program-program nasional yang sekarang diprogramkan oleh pemerintah pusat
Tandean mengharapkan, ekonomi bisa membaik di tahun 2027, sehingga program prioritas daerah, aspirasi masyarakat bisa direalisasikan.

“Ada hal-hal yang memang sangat prioritas. Pendidikan dan urusan kesehatan tidak bisa kita abaikan. Disamping juga prioritas persoalan infrastruktur yang sangat mendesak,” tambah Tandean.(By/IZAS).